Pelarangan Shalat Jumat di Pabrik Masih Terjadi

29 01 2009

sholatCIMAHI– Perjuangan tiga buruh PT Mewah Niagajaya (MN) Cimahi, Jawa Barat, yang dipecat karena memperjuangkan hak untuk menjalankan ibadah shalat Jumat, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sayangnya, hingga kini, manajemen PT MN tetap melarang buruhnya menunaikan shalat Jumat.

Sebenarnya, Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cimahi telah mengeluarkan rekomendasi agar manajemen PT MN tidak melarang atau menghambat para buruh melaksanakan ibadah shalat Jumat. MUI pun meminta manajemen PT MN memindahkan hari libur dari hari Sabtu menjadi Jumat.

Menurut Tusani, salah seorang pengurus SPN Kota Cimahi, rekomendasi MUI itu disetujui manajemen pabrik. Sejak munculnya rekomendasi MUI, pabrik mulai menetapkan hari Jumat sebagai hari libur dan karyawan diminta bekerja seperti biasa pada Sabtu. ”Tapi, manajemen tidak konsisten. Manajemen membuka pintu bagi buruh yang tetap mau bekerja pada Jumat dan dihitung lembur,” papar Tusani.

Buruh yang masuk pada hari Jumat, kata dia, lagi-lagi tidak diperbolehkan shalat Jumat. ”Mereka yang melaksanakan ibadah shalat Jumat dilarang masuk ke pabrik lagi,” katanya tegas.

Pelarangan shalat Jumat itu kembali diprotes para buruh. Rabu (28/1) siang, ratusan massa dari SPN mendatangi DPRD Kota Cimahi. Mereka melaporkan kejadian terbaru tentang pelarangan shalat Jumat di PT MN.

Komisi D DPRD Kota Cimahi pun berang. Dewan akan memanggil pemilik PT MN. ”Jumat (30/1) nanti, kami minta pemilik PT Mewah Niagajaya untuk datang ke DPRD untuk memberikan klarifikasi,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Cimahi, Achmad Zulkarnaen.

Menurut Achmad, DPRD merasa kecolongan dengan masih adanya pelarangan buruh PT MN melaksanakan ibadah shalat Jumat. Pasalnya, kata dia, pada akhir 2008 lalu, Komisi D pernah menerima laporan dari buruh mengenai adanya pelarangan shalat Jumat. Komisi D telah meminta Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi untuk mengawasi dan menegur manajemen PT MN.

”Ternyata, Dinas Tenaga Kerja tidak melakukan apa-apa,” ungkap anggota Fraksi PKS ini. Pihaknya mewajibkan pemilik PT MN datang. Jika dalam tiga kali pemanggilan tidak datang, DPRD akan menggunakan hak paksa, yaitu meminta aparat keamanan mendatangkan pemilik PT MN ke DPRD.

Reaksi keras juga dilontarkan Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Cimahi, Syamsurijal. Pihaknya menilai, kebijakan manajemen PT MN yang melarang ataupun menghambat para buruh melaksanakan shalat Jumat merupakan perbuatan yang tidak bisa dimaafkan.

”Kalau kebijakan itu tidak diubah, pemilik PT MN sebaiknya diusir dari Indonesia,” ujar Syamsurijal tegas. Pihaknya mengusulkan agar PT MN membangun masjid di sekitar pabrik.

Sebelumnya, Kabag Umum Personalia PT MN, Hendra Sutarli, membantah perusahaan telah membuat larangan shalat Jumat. Menurut dia, di perusahaannya, terdapat mesin yang beroperasi 24 jam sehingga tidak bisa semua pegawainya shalat Jumat. (Republika, 29/01/09)

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: